Quo Vadis (Pendidikan) Politik Kita?

Quo Vadis (Pendidikan) Politik Kita?

Yesaya Sandang[1]

Harian Kompas pada tanggal 24 Oktober 2008 melansir sebuah tulisan dengan tajuk ‘Kotak Pandora Telah Terbuka’. Secara garis besar tulisan tersebut menuturkan mengenai problematika yang sementara menyeruak pasca reformasi 1998. Ibarat kontak Pandora dalam mitologi Yunani, segala keburukan berhamburan dalam berbagai macam wujudnya. Pasca ‘reformasi’ dinamika politik di Indonesia memasuki sebuah babakan baru,dimana segala sesuatu yang dahulu direpresi sedemikian rupa atas nama stabilitas dan harmonisasi kembali menyeruak ditengah-tengah alam demokrasi yang sering kali disalahkaprahi. Berbagai kepentingan yang nyata-nyata ada sedari dulu mulai muncul kembali ditengah-tengah ruang public, tanpa memiliki tiang penyangga yang cukup kuat. Sehingga pada akhirnya kita mendapati fenomena-fenomena seperti kekerasan dan huru-hara komunalisme. Problematika kontak pandora ini dalam amatan saya, membawa kita kembali memikirkan ulang secara mendalam tentang negara, tentang tatanan masyarakat dan relasinya, tentang relasi kekuasaan, tentang hukum dan keadilan, tentang kesejahteraan, tentang kebebasan. Singkatnya , tentang “yang politik”.

***

Politik kontemporer dewasa ini di Indonesia bisa dikatakan mengidap semacam ambivalensi. Pada satu sisi politik dipandang dalam bentuknya yang negatif. Politik diartikan semata-mata sebagai ajang perebutan kekuasan an sich yang menghalalkan berbagai macam cara, ia disamakan dengan praktek-praktek licik, manipulatif, senantiasa dianggap kotor. Dalam keseharian ungkapan “ah itu biasa, politik memang begitu” merupakan bentuk pembenaran dan pemakluman bahwa “yang politik” memang sarat dengan hal-hal yang mengecewakan. Akan tetapi di pendulum yang lainnya, dinamika politik masih memiliki secerah pengharapan akan yang luhur. Pada spectrum ini politik dianggap sebagai bentuk praktek-praktek yang seharusnya dapat menjawab problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Ilmu politik sendiri jika dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, focus dan ruang lingkup yang sudah jelas maka dapat dikatakan bahwa ia masih muda usianya. Karena kajian yang semacam itu baru lahir padaakhir pada abad ke-19. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik yang didalamnya termasuk berbagai macam tema, seperti tatanan negara, masyarakat, keadilan, kebebasan, maka ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial yang tertua. Pada taraf itu perkembangan ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.[2]

***

Sejak jaman para pemikir politik Yunani kuno, filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah mengajukan gagasan-gagasan tentang yang politik. Dalam terang pemikiran Aristoteles misalnya, kita mendapati kerangka konseptual tentang manusia sebagai mahkluk politis, yang menemukan realisiasi utuh dirinya ditengah-tengah masyarakat kota (polis).

“ Every state is a community of some kind, and every community is established with a view to some good; for mankind always act in order to obtain that which they think good. But, if all communities aim at some good, the state or political community, which is the highest of all, and which embraces all the rest, aims at good in a greater degree than any other, and at the highest good. “[3]

Bagi Arisoteles sasaran akhir dari sebuah masyarakat politis (polis) adalah bagaimana mengartikulasikan yang baik kedalam reallitas, bagaimana memungkinkan hidup dengan baik. Polis (baca:Negara) ada untuk tujuan hidup baik, bukan sekedar hidup. Negara menjadi baik bila diarahkan pada kepentingan umum, dan sebaliknya negara menjadi buruk bila hanya diarahkan pada kepentingan si penguasa. Artinya demikian ,bertindak ETIS hampir sama dengan “politis” dan “praktis”. Manusia bertindak etis melalui segala tindakan dalam rangkakesosialannya, terutama berpartisipasi dalam pemajuan negara-kota. Sehingga dengan demikian terdapat hubungan yang sangat erat antara etika dan politik. Melalui tindakan etis manusia merealisasikan diri dan dapat mencapai suatu optimum kebahagiaan. Dalam pengertian ini, persoalan keadilan misalnya, selalu terkait denganpengejaran kebaikan bersama. Cicero (50SM) bahkan melihat masyarakat warga sebagai persekutuan orang banyak dalam pengejaran kebaikan bersama, berdasarkan ikatan pada keadilan.

***

Berbeda dari Aristoteles, Thomas Hobbes (1588-1679) jauh berabad-abad sesudah Aristoteles memperingatkan kita bahwa pada hakekatnya manusia tidaklah seluhur yang diidam-idamkan para filsuf Yunani. Dalam karya pentingnya “Leviathan”, Hobbes mengajukan gagasannya tentang hakekat manusia (human nature) dan berargumen bahwa segala tindakan manusia dilakukannya demi alasan kepentingan diri sendiri, utamanya untuk mencapai kepuasan (satisfaction) dan menghindari kemalangan (harm).[4] Lebih lanjut Hobbes menguraikan sebuah penjelasan tahap pra-politis perkembangan sosial manusia, yang dalam bahasanya disebut sebagai keadaan alamiah (state of nature). Dalam keadaan alamiahnya, manusia hidup dibawah bayang-bayang kecurigaan, ketidakamanan, dan konflik. Sehingga dengan demikian praktek politik dalam kajian Hobbes merupakan ajang kompetisi untuk mengamankan diri masing-masing dari sesamanya, suatu kondisi semua lawan semua.[5]

Bagi Hobbes dengan demikian diperlukan semacam kontrak sosial antara masing-masing warga dimana negara dianggap berperan sebagai pemegang monopoli penggunaan kekerasan demi tegaknya kontrak dan pranata sosial politik yang ada. Negara ini hanya memiliki hak atas rakyat untuk memaksakan norma-norma dan ketertibannya, dan tidak memiliki kewajiban, maka bersifat absolut. Dengan istilah Leviathan dilukiskan bahwa negara seperti monster raksasa yang hidup di lautan. Monster yang digambarkan sebagai manusia raksasa yang terdiri atas banyak manusia-manusia kecil. [6]

***

Tegangan antara pemikiran Aristoteles dan Hobbes ,bisa jadi mendapat titik tengah pada seorang pemikir politik yang hingga kini masih dianggap kontroversial,yaitu Machiavelli (1469-1527). Machiavelli dapat dikatakan sebagai pelopor dalam seruan untuk mengabaikan jurang antara yang menjadi praktik dan menjadi harapan transendental. Bagi Machiavelli, ketimbang terombang ambing mendefiniskan politik antara yang empirik dan yang transendental, lebih baik menatap politik justru sebagai gerak, dinamika, serta seluruh kekuatan rasionalitas serta keputusan untuk bermain dalam yang empirik ke yang transendental. Politik dengan demikian adalah kehendak untuk menerjang celah antara yang empirik dengan yang transendental, politik adalah determinasi akal budi terhadap yang mungkin (virtu) dan yang tak mungkin (fortuna).

Karena gagasannya ini Machiavelli sering dituduh sebagai penganjur politik tanpa dasar etis.[7] Tuduhan ini sebagian ada benarnya, dengan memberi tekanan pada peran akal budi dan keputusan manusiawi, Machiavelli sementara mengkritik habis-habisan dominasi sistem teokrasi yang mengurung politik pada tafsir tunggal atas nama yang Ilahi. Namun demikian, pandangan politiknya tidak lantas kehilangan orientasi etis. Machiavelli tetap menyakini bahwa diperlukannya republik yang sehat dan kuat sebagai tujuan dari politik. Ia menyakini pentingnya warga yang terdidik dan patriotik (yang di dalamnya bersemayam akal budi) sebagai fondasi republik (yang di dalamnya bersemayam kepetingan umum). Inilah orientasi etis yang secara implisit ditekankan olehnya. Dengan demikian, subjek yang terdidik dan patriotic dalam republik yang sehat dan kuat menjadi syarat kemungkinan bagi yang politik.[8]

***

Pandangan Machiavelli (yang menjembatani dua kutub tegangan politik kontemporer) mensiratkan bahwa untuk mencapai titik temu antara yang menjadi harapan dan realitas mengandaikan adanya subjek yang terdidik dalam semangat republikan. Melalui keterangan tersebut, saya lantas melihat bahwa problematika kontak Pandora dan yang politik sebagaimana disinggung diawal tulisan, meminta perhatian institusi pendidikan. Realitas politik di Indonesia menandakan bahwa tidak serta merta politik (atau setidaknya kesadaran akan yang politik) bisa muncul dan teraktualisasi dalam masyarakat sekalipun masyarakat itu telah memiliki format, struktur, maupun nilai demokrasi.[9]

Dengan demikian politik bukan hanya urusan politisi. Setiap hubungan yang mempunyai dampak bagi kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan (baca: kepentingan publik adalah hubungan politis. Setiap tindakan yang memungkinkan seseorang ikut ambil bagian dalam urusan kepentingan publik, adalah tindakan politis. Setiap orang siapapun dia, dapat mengambil sikap politik serta bertindak politis. Politik masih bisa dipahami sebagai pertarungan kekuasaan, namundengan mengambil arti positif. Yaitu perjuangan para politisi mempertarungan cara lebih baik untuk mewujudkan kepentingan publik. Memperbaiki politik melibatkan kesertaan setiap kita dalam setiap gerakan yang mewujudkan kebaikan public. Maka jelaslah bahwa pendidikan politik menjadi penting.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka saya berpandangan bahwa pendidikan politik mesti menjadi salah satu garda terdepan dalam membawa pencerahan bagi masyarakat. Hal mana yang tidak dapat terelakkan tatkala dari masa ke masa institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi selalu terkait dengan perkembangan masyarakat yang ada.[10] Institusi pendidikan dituntut untuk berperan sebagai agen sosial ditengah masyarakat yang mengemban misi perubahan. Menguntip Notohamidjojo, institusi pendidikan tinggi harus menjalankan fungsi radarnya.[11] Pendidikan tinggi dengan demikian bertujuan untuk mempersiapkan subjek-subjek politik sebagai katalisator perubahan dalam proses yang terus bergulir.

Epilog.

Sejarah tidak berulang, tetapi manusia senantiasa mengulangnya, ujar Voltaire. Persis disini letak tantangan yang sementara di hadapi oleh Indonesia, negara yang menyimpan potensi besar. Perjalanan sedasawarsa setelah tumbangnya rejim totaliter masih menyimpan segudang pekerjaan rumah. Demokrasi yang tengah bergulir memerlukan tiang penopang yang kuat demi tegaknya cita-cita luhur berdirinya negara ini. Demokrasi yang sudah menyediakan instalasi prosedur dan berbagai fasilitas lainnya memerlukan pendasaran pada sebuah konsep yang lebih dahulu ada dari konsep demokrasi itu sendiri, yaitu konsep politik.Ia harus ditafsirkan dalam kerangka dasarnya yakni: segala tindakan untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan umum. Politik bukan kuasa, juga bukan jabatan. Dengan definisi ini maka etika (HAM), demokrasi (prosedur) dan republik (kerangka bernegara), dapat ditempatkan, dipilah dan diagendakan secara lebih rasional dan terang.

Pada saat yang bersamaan harapan untuk membuka lembaran sejarah yang baru, yang lebih baik, memerlukan kerja keras dari semua lini untuk mengagendakan pendidikan politik yang menjawab tantangan jaman. Institusi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi harus lebih memantapkan dirinya dalam terang tri darma perguruan tinggi.[12] Disisi yang lain tuntutan akan persaingan global dan nasional antar institusi pendidikan, perlu disikapi melalui kontribusi-kontribusi yang berbasis pada tri dharma perguruan tinggi tersebut. Kerja sama perlu dibangun dengan berbagai pihak mulai dari yang local-regional, nasional hingga yang berskala internasional. Pada akhirnya pertanyaan quo vadis (pendidikan) politik kita? Hanya dapat dijawab oleh setiap kita yang mau turut serta dan berpartisipasi dalam mewujudkan kebaikan bersama, bukan kebaikan pribadi sekelompok individu. Pendidikan politik yang bekerja dalam modus operandi pembebasan dan pencerahan.

Pustaka Acuan

Aristotle, Politics,Translated by Benjamin Jowett,Penguin Classic, 1980

Budiharjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Djojodibroto, R.Darmanto, Tradisi Kehidupan Akademik, Galang Press, Yogyakarta, 2004

Hardiman, F,Budi, Filsafat Modern, dari Machiavelli sampai Nietzche, Gramedia Pustaka Utama, 2004

___________, Memahami Negativitas-Diskursus tentang Massa, Teror dan Trauma, Penerbit Kompas, Jakarta, 2005

Hartingnisih&Widiastono, Kontak Pandora Sudah Terbuka, Harian Kompas, 24 Oktober 2008.

Hayden, Patrick, The Philosophy Of Human Rights, Paragon, St Paul, 2001

Hobbes, Thomas, Leviathan, Penguin Classics, 1982

John Rawls, Political Liberalism, Colombia University Press, New York, 1993

__________, Collected Papers, Edited by Samuel Freeman, Harvard University Press, Cambridge, 1999

Kymlicka, Will, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford University Press, NY, 1990

______________, Multicultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority, Oxford University Press, NY, 1995

Losco, Joseph dan Leonard William, Political Theory jilid 1 dan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Notohamidjojo, Kreatifitas yang Bertanggung Jawab bagian 2, UKSW, Salatiga 1993

Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia, Blackwell Publisher, Oxford, 1974

Machiavelli, Sang Pangeranedisi bahasa Indonesia (terj Woekirsari), Penerbit Gramedia, Jakarta 1987.

Russel, Bertrand, Sejarah Filsafat Barat dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik dari zaman kuno hingga sekarang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Robet, Robertus & Agustinus Ronny (ed), Kembalinya Politik- Pemikiran Politik Kontemporer dari (A)rendt sampai (Zizek), Margin Kiri, Jakarta, 2008

Robet, Robertus, Merehabilitasi Konsep Politik, Naskah pertama dari seri tulisan mengenai Republikanisme dan Politik yang dipersiapkan sebagai bahan kursus pendidikan politik Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), 2007

Snyder, Jack, From Voting to Violence. Democratization and Nationalist Conflict, Norton&Company Inc, 2000

Supelli, Karlina, Pembunuhan Munir: Penghancuran Kebaikan Bersama, Lektur Kunci pada The 2nd Munir Memorial Lecture, 5 September, 2008, Universitas Indonesia.

Suseno,Franz Magnis, Kuasa dan Moral, Gramedia Pustaka Utama, 2001

­­­­­________________, 13 Tokoh Etika, Kanisius, Yogyakarta, 1997


[1] Alumni Fakultas Hukum UKSW Salatiga dan Program Pasca Sarjana Dept Filsafat FIB-UI. Dapat dikontak melalui yesayasandang@gmail.com

[2] Lihat Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

[3]Aristotle, Politics, chapter I, Translated by Benjamin Jowett, dapat diunduh di http//classics.mit.edu

[4] Thomas Hobbes, Leviathan, Penguin Classics, 1982, chapter XII. Pandangan Hobbes ini sekarang dikenal dengan istilah psychological egoism.

[5] “And because the condition of man…. Is a condition of war of every one against every one…” Ibid, chapter XIV.

[6]Latar sosio historis dari pemikiran Hobbes merupakan carut marutnya situasi dalam negeri Inggris pada saat itu. Situasi yang ditandai perpecahan , pemberontakan dan perang saudara. Abad dimana terjadi perang agama dan persaingan antara partai raja dan partai parlemen. Kondisi yang sampai hari inipun masih dapat kita saksikan dalam format yang berbeda.

[7] Pemisahan tegas antara prinsip-prinsip moral, etika, dan prinsip-prinsip ketatanegaraan didasarkan pada adanya perbedaan antara ketiganya. Moral dan etika adalah suatu kemungkinan yang diharapkan, sedangkan ketatanegaraan adalah suatu kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kenyataan memang harus dibedakan dari suatu kemungkinan yang diharapkan. Karena itu bidang politik tidak perlu memperhatikan bidang moral. Tujuan politik jauh lebih nyata dari tujuan moral dan negara harus mengejar tujuan-tujuan nyatanya. lihat, M.Sastrapratedja & Frans M Parera, dalam kata pengantar, Sang Pangeran karya Machiavelli edisi bahasa Indonesia (terj Woekirsari), Penerbit Gramedia, 1987.

[8] Robet&Agustinus (ed), Kembalinya Politik-Pemikiran Politik Kontemporer dari (A)rendt sampai (Z)izek, Margin Kiri, 2008, xxix

[9] Jack Synder misalnya berpendapat bahwa untuk memperkecil resiko konflik nasional diperlukan jaring pengaman yang cukup tebal sebagai prasyarat untuk menuju demokrasi. Syarat-syarat tersebut meliputi ; tingkat kemakmuran tertentu, adanya sejumlah warga negara yang terdidik, dukungan golonganan elit cukup kuat, dan berkembangnya beragam lembaga yang menjamin terlaksananya rule of law dan hak-hak kewarganegaraan. Lihat Jack Synder, From Voting to Violence-Democratization and Nationalist Conflict, W.W Norton&Company, 2000. Dalam konteks Indonesia misalnya perubahan-perubahan yang terjadi pada tataran kelembagaan politik dilakukan secara tergesa-gesa atas nama formalitas demokrasi, akan tetapi pada saat yang bersamaan kesiapan subjek politik masih minim. Sehingga inflintrasi kepentingan-kepentingan privat ekonomi, agama, primordial menggerus masuk ke ranah public.

[10] Lihat, DR.O.Notohamidjojo.SH, The Basis of The Christian University dalam Kreatifitas yang Bertanggung Jawab bagian 2, UKSW, 1993, hal 69. “All systematic thinking about the university is linked at one end with society […..] As social agent the university exists and function in correlative communication with is society in a certain period of history.”

[11] Notohamidjojo berpendapat paling tidak terdapat lima fungsi yang perlu dijalankan institusi pendidikan tinggi (universitas); 1.Universitas sebagai universitas scientiarum (scientific community). Sebuah wahana bagi berkembangnya pendidikan, pelatihan dan penelitian ilmiah. 2.Universitas sebagai magistrorum et scholarium. Sebuah organisasi pendidikan sekaligus sebagai komunitas ilmiah yang mengedukasi dan membawa pencerahan.3.Universitas sebagai penyedia pendidikan yang peka jaman. Menyediakan sumber daya manusia ditengah tantangan yang semakin beragam. 4.Universitas berfungsi melayani masyarakat dimana ia berada. 5.Universitas berfungsi menjalankan fungsi radar. Artinya adalah melakukan pengamatan serta mengevaluasi trend dan fenomena-fenomena yang sementara mengemuka, dalam rangka untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dapat berkontribusi dan mengawal perubahan-perubahan sosial budaya yang sementara terjadi. Lihat, DR.O.Notohamidjojo, Leadership and Decision Making In Christian Colleges and University, dalam ibid, hal 84.

[12] Melaksanakan pendidikan tinggi (teaching), Mealakukan penelitian <;em>( research, creating new knowledge), Melakukan pengabdian kepada masyarakat (public service)


About this entry