Socio Legal

Dewasa ini terdapat urgensi untuk memahami hukum dari berbagai macam prespektif, salah satunya adalah melalui prespektif socio-legal dimana hukum dipandang tidah hanya sebagai substansi hukum (peraturan perundang-undangan), tetapi juga sebagai sistem norma dan bagian dari suatu kebudayaan.

Ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disana ada hukum). Ungkapan dalam bahasa latin tersebut merangkum hakekat dari eksistensi hukum itu sendiri, yang kemudian membawa kita kepada penjelasan mengapa hukum perlu dipahami secara socio-legal. (1). Pertama, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hukum yang ada dalam sebuah masyarakat pada dasarnya merupakan cerminan nilai dan norma yang dianut masyarakat tersebut. Nilai dan Norma tersebut adalah merupakan inti dari kebudayaan masyarakat itu juga. Sehingga dengan demikian hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai peraturan perundang-undangan an sich, yang dewasa ini kita kenal lewat otoritas resmi semacam Negara. (2). Kedua, dalam prespektif socio-legal hukum dipandang sebagai dokumen antropologis yang hidup. Artinya hukum dilihat sebagai sebuah sistem yang didalamnya terdapat substansi, struktur dan budaya hukum, sehingga pemahaman ini akan melengkapi sebuah gambaran menyeluruh terhadap bagaimana hukum itu dapat berfungsi dengan baik didalam sebuah masyarkat, apalagi jika masyakarat yang ada demikian plural.

Jika kita kaitkan dengan proses reformasi hukum di Indonesia, tentunya pandangan semacam ini dapat berguna untuk memecah kebuntuan pendekatan hukum yang hanya mengedepankan tegaknya aturan hukum melulu, tanpa memandang ketepatan arah dari hukum itu sendiri. Sebuah pendekatan yang lazim dikenal sebagai positivisme dalam langgam pemikiran filsafat hukum. Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak. Artinya, ilmu pengetahuan hukum adalah undang-undang positif yang diketahui dan disistematikan dalam bentuk kodifikasi-kodifikasi yang ada. Bahkan bagi sebagian aliran Positivisme Hukum yang disebut juga Legisme, hukum itu identik dengan Undang-undang. Positivisme Hukum juga sangat mengedepankan hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik. Pandangan Socio-legal tentunya dapat menjadi semacam alternatif bagi proses reformasi hukum dengan menyediakan hasil kajian yang membuktikan bahwa hukum tersebut harus benar-benar dikaji dari dasarnya yang paling dalam, yaitu; masyarakat dan kebudayaannya itu sendiri demi tercapainya keadilan, keharmonisan dan tata tertib.

Contoh sederhana dapat dijumpai dalam isu perempuan dan hukum (persoalan waris dalam konsepsi hukum). Pada pola kebudayaan yang matriakal tentunya perempuan akan mendapat porsi yang besar, berbeda tentunya dalam pola kebuyaan yang amat patriakal (hal ini dapat kita cermati misanyalnya pada kehidupan masyarakat Minang). Ini menunjukan bahwa hukum harus dilihat dari prespektif kebudayaan, dan dengan demikian hukum adat masih terus bisa mendapatkan posisi yang pas didalam system hukum Indonesia. Contoh lainnya adalah dalam persoalan gender, dimana perkembangan nilai yang tumbuh kembang didalam masyarakat semakin mengarah kepada sebuah kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender serta keadilan bagi kaum perempuan yang selama ini tertindas oleh dominasi laki-laki. Kebudayaan yang ada selama ini ternyata begitu didominasi oleh model patriakal yang lebih banyak merugikan hak-hak kaum perempuan. Oleh karena perlu dilakukan semacam terobosan hukum demi terwujudnya perlindungan hak-hak perempuan. Sehingga kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan dapat diminimalisir, melalui cara-cara yang digali dari dalam nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat tersebut.

~Yesaya


About this entry