Persatuan Indonesia

Indonesia adalah sebuah entitas politik (Negara) sekaligus suatu bangsa yang datang dari sejarah yang panjang. Mulai dari sejarah kerajaan – kerajaan yang silih berganti, hingga sejarah  perlawanan terhadap pengeksploitasian selama ratusan tahun oleh bangsa lain.[2] Sejarah ini juga berkelindan dengan kenyataan lain, bahwa yang disebut sebagai Indonesia adalah suatu genus bangsa yang amat majemuk. Coba saja tengok kajian-kajian yang dilakukan oleh para antropolog, maka disana akan terlihat betapa majemukannya bangsa ini lengkap dengan akulturasi yang unik.[3] Sejarah panjang dan kenyataan sosiologis ini pada akhirnya bermuara pada suatu ikrar bersama dari pada tahun 1928. Ikrar inilah kemudian yang boleh dikatakan sebagai cikal bakal Indonesia Merdeka.

Cerita monumental ikrar itu dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah ini lahir dari penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia kala itu.[4] Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada rapat pertama Moehammad Jamin mengutarakan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Lanjut pada rapat yang kedua, dibahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, dan harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Lalu pada Rapat ketiga, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup diperdengarkanlah untuk kali pertama lagu karangan Wage Rudolf Supratman, lagu yang kelak akan menjadi lagu kebangsaaan Indonesia. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia, berbunyi :

PERTAMA.
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA,
MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE,
TANAH INDONESIA.

KEDOEA
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA,
MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE,
BANGSA INDONESIA.

KETIGA.
KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA, MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN,
BAHASA INDONESIA

Lewat sumpah ini, jalan menuju kemerdekaan kian matang. Semangat persatuan begitu mengelora didarah generasi muda kala itu. Kesadaran akan (menjadi) Indonesia yang bersatu untuk melepaskan diri dari cengkraman bangsa lain, dan mulai mengisi lembaran baru menuju Indonesia yang lebih baik. Tulisan ini akan mencoba mengurai semangat sila persatuan Indonesia dalam terang semangat sumpah pemuda itu. Hal ini menjadi amat relevan karena belakangan ini, semangat persatuan para pemuda di era 28 itu tinggal romantisme masa lalu. Menjadi Indonesia tinggal slogan belaka ketika beberapa kesenian daerah kita diklaim oleh Negara tetangga, ataupun ketika tim olahraga kita sedang berjuang diberbagai macam arena. Namun sebagaimana akan ditelusuri berikut ini, menjadi Indonesia sejatinya adalah bersatu, mengikatkan diri secara sadar untuk berproses menjadi apa yang kita sebut Indonesia itu tanpa pemaksaan atau dominasi kelompok tertentu. Persatuan justru dibutuhkan pertama-tama untuk menghasilkan kekuatan didalam yang pada akhirnya mampu menangkal segala tantangan dari luar.

Menjadi Indonesia

Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk suatu golongan? Mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaaan pada suatu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuannya telah mufakat, bahwa bukan Negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu Negara “semua untuk semua”…  Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat. (Soekarno, 1 Juni 1945)

 Beberapa tahun setelah sumpah pemuda, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memproklamasikan dirinya sebagai suatu Negara merdeka. Pada tahap persiapan kemerdekaan ini, mulai dibahas secara luar biasa intensnya mengenai dasar Negara. Dalam pidatonya mengenai Pancasila, Soekarno secara tegas menyatakan prinsip yang pertama adalah Nasionalisme Indonesia. Sebagaimana dengan tegas dinyatakan oleh Soekarno, Indonesia merdeka adalah suatu Negara merdeka yang bukan diperuntukan bagi satu golongan tertentu. Soekarno dan anggota persiapan kemerdekaan Indonesia kala itu mesti sadar benar bahwa sejarah panjang Indonesia yang berliku serta serta kenyataan sosial-budaya bangsa ini amat beragam mestilah diperhitungan. Sebelumnya M.Yamin memang telah mengungkapkan peri kebangsaan sebagai salah satu dasar Negara, namun hal ini dielaborasi lebih lanjut oleh Soekarno menjadi lebih luas dan terang.

Soal dasar kebangsaan atau Nasionalisme Indonesia, jelas merupakan suatu dasar yang diletakan dalam bingkai menjadi Indonesia. Persolannya disini adalah apa sebenarnya Indonesia tersebut? Apakah Indonesia indentik dengan salah satu suku, atau salah satu agama, atau hanya dengan satu golongan. Para pemuda pelajar yang berikrar pada tahun 1928 telah merumuskan secara tanggap apa artinya menjadi Indonesia itu kedalam tiga rumusan dasar, yakni bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu.

Bertanah air satu berarti mendiami satu wilayah tertentu dalam wilayah kedaulatan suatu Negara. Artinya, ikatan yang dibangun tidak lagi berdasarkan ikatan etnis dan ikatan-ikatan primordial bawaan semata, namun ikatan yang mempersatukan adalah karena sama-sama menempati suatu teritori yang diakui bersama. Ikatan ini melampui segala bentuk ikatan teritori etnisitas yang amat terbatas. Dalam perkembangannya kini, kesadaran semacam ini makin meluas dalam arti teritori dunia, yang berarti bahwa semua ras manusia terikat pada satu kesatuan wilayah yang sama yakni dunia yang sementara kita hidupi bersama. Situasi dunia belakangan ini yang kian terhubung dalam berbagai ranah kian menyadarkan manusia bahwa sejatinya seluruh penghuni dunia inipun mesti bersatu, bahu membahu merawat sesama dan tempat dimana mereka tinggal.[5] Pandangan ini sederhananya menyakini sebuah implikasi etis yakni, bahwa suka duka siapapun dalam satu wilayah adalah merupakan tanggungan bersama.

Namun persatuan berdasarkan teritori semata agak pelik, karena pertanyaannya kemudian apakah akan jadi mengilangkan kebangsaan? Pada situasi ini Soekarno pun menandaskan bahwa prinsip Nasionalisme Indonesia adalah prinsip yang tetap menyakini adanya suatu paham kebangsaan. Dalam satu tarikan semangat dengan sumpah pemuda dan dengan disertai pengolahan teoritis, Soekarno menandaskan bahwa dasar persatuan Indonesia itu juga mesti dilandasi pada paham kebangsaan, yakni kebangsaan Indonesia. Mengutip Otto Bauer, Soekarno menyakini bahwa bangsa itu terbentuk sebagai suatu kesatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Ditambah lagi dengan pernyataan Ernest Renan (yang juga dinyatakan oleh Soekarno dalam pidatonya) bahwa syarat bangsa adalah kehendak akan bersatu, dimana orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu.[6]

Dalam kajian yang lebih baru tidak banyak perubahan gagasan mengenai kebangsaan dan justru mendapatkan sentuhan kategorisasi yang lebih jelas, hingga keterhubungannya dengan nasionalisme. Anthony Smith misalnya, mencatat bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara etni dan bangsa:[7]

Etni

Nation

Bernama diri

Bernama diri

Mitos keluhuran Bersama

Mitos bersama

Ingatan yang dibagi bersama

Sejarah yang dibagi bersama

Perbedaan kultural

Kultur Publik bersama

Ikatan dengan tanah air

Menempati tanah air

Solidaritas (elit) tertentu

Hak dan Kewajiban bersama

 

Perekonomian tunggal

Smith juga menandaskan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang menempatkan nation (bangsa) dipusat perhatiannya dan berupaya meningkatkan kesejahteraannya. Definisi ini mensiratkan bahwa nasionalisme dipisahkan dari nation, nation adalah obyek dari nasionalisme. Nation ada mendahului nasionalisme.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwasannya (ke)bangsa(an) Indonesia, adalah suatu kebangsaan yang menjadi karena terikat dalam suatu kemauan bersama untuk mengikatkan diri, persamaan nasib, wilayah yang sama serta berbagi kultur public bersama dan hak kewajiban yang setara (plus satu system keadilan kesejehteraan yang sama). Menjadi bangsa Indonesia dengan demikian berpijak pada dua kaki, yakni pada satu kaki tetap diisi dengan mempertahankan keberagaman, namun kaki yang lain keragaman itu pada akhirnya membentuk sesuatu yang baru, sesuatu yang Indonesia. Dengan kata lain, menjadi Indonesia adalah proses terus menerus peleburan dari berbagai banyak hal didalamnya untuk keluar menjadi sesuatu yang khas. Disini yang penting ditekankan adalah proses yang terjalin dalam semangat persatuan itu sendiri, sehingga bukanlah pemaksaan atau dominasi yang terjadi. Penting juga digarisbawahi suatu keterbukaan, karena mustahil terjadi peleburan tanpa adanya keterbukaan yang otentik. Sederhanannya, tidak mungkin bersatu kalau masing-masing malah menutup diri kedalam kepompongnya masing-masing. Inilah yang Soekarno tegaskan dalam pidatonya, bahwa Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat. Dalam tafsir saya, yang bulat itu melingkar(i), melingkupi, ia cerminan dari suatu siklus terus menerus. Sehingga persatuan dan kebangsaan Indonesia adalah suatu hal yang mesti terus berproses dalam rangka mempertahankan kesatuan. Hanya ini tolak ukurnya! Kalau justru malah mengancam persatuan, mesti ada yang salah dengan prosesnya.

Bersatu tidak bisa tidak membutuhkan medium, yakni bahasa. Bahasa memainkan peran penting dalam komunikasi. Bahasa juga cerminan dari pikiran yang merupakan bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu mesti disepakati medium apa yang akan dipakai dalam bersatu itu. Disini persatuan mesti diawali dari suatu kesatuan bahasa, maka berbahasa satu bahasa Indonesia merupakan cerminan dari persatuan itu sendiri sekaligus alat utama membatu proses persatuan. Bahasa juga mewakili suatu kultur publik bersama dalam tingkat yang paling elementer. Bagaimana tidak? Kalau masing-masing pihak kekeuh mengunakan bahasa dengan kosakatanya masing-masing, maka mesti terjadi kesemrawutan dalam mencapai persatuan. Oleh karena itu bahasa bersama mesti dirawat dan dijaga, walau bukan berarti ia tidak dapat berkembang.[8]

Ketiga hal inilah yang menjadi sendi-sendi dasar dari pemahaman kebangsaan Indonesia. Indonesia yang bersatu dalam satu wilayah, sebagai satu bangsa yang berbahasa satu. Menjadi Indonesia tidak berarti memaksakan pengutamaan satu agama tertentu, ataupun pengangungan satu budaya etnis tertentu, melainkan semuanya secara sadar terus berproses bersama dengan mempertahankan kesatuan itu tetap kuat dari dalam.

Indonesia yang Menjadi

Cita-cita luhur persatuan dan nasionalisme Indonesia tidak bisa tidak mesti terus berhadapapan dengan fakta yang kita temui setiap hari dalam interaksi dengan berbagai komunitas yakni, keberagaman hubungan sosial, budaya dan teknologi. Kondisi inilah yang amat kompleks bila unit analisis kita adalah masyarakat atau negara. Disitu kumpulan beragam asosiasi, beragam kepentingan, silih berganti mengisi interaksi dan mempengaruhi identitas dan orientasi hidup seseorang. Problemnya sekarang adalah, tidak semua orang merasa aman dengan kondisi kontemporer tersebut. Ada sebagian kalangan yang berupaya mencari jawaban absolut tentang identitas yang sesungguhnya, yang sebenarnya sah-sah saja. Namun sayangnya, sejarah memperlihatkan bahwa pengejaran finalitas tersebut telah bermuara pada kejahatan kemanusiaan. Inilah bentuk buruk dari politik identitas. Mengejar identitas “kemanusiaan” dengan cara kekerasan adalah irasionalitas tertinggi manusia. Namun, politik identitas yang berbentuk tuntutan pengakuan atas eksistensi suatu keyakinan (agama, misalnya) atau suatu ciri sosial (minoritas budaya, misalnya) harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dan dijamin. Disini kita berhadapan dengan situasi paradoksal, bahwa pada satu sisi persatuan adalah suatu kemestian namun disisi lain keragaman dan eksistensi mesti dijaga, atau dengan kata lain dua jadi satu tanpa menghilangkan yang satu (malah yang satu itu tetap mesti dijamin).

Persis inilah problem di Indonesia sekarang yang hidup dalam gempuran multinilai. Situasi kebudayaan kontemporer memperlihatkan medan orientasi nilai sungguh amat terbuka. Tidak ada lagi identitas politis yang final, asli dan stabil. Definisi tentang hidup dapat ditemukan dimana saja. Politik selalu ada dalam wilayah in the making, sarat imajinasi, bahkan cenderung dalam ide bermain-main. Maka perlu dicerna ulang dan dioalah secara sadar terus menerus apa artinya menjadi Indonesia. Yang penting untuk diperhatikan adalah bukan saja pada problem identitas nasional versus identitas lokal atau personal-komunal, melainkan juga pada problem etisnya.

Identitas sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai siapa diri kita, atau jati diri kita sebagai seorang manusia. Rasa memiliki suatu identitas disatu sisi bisa menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, dan menumbuhkan kekuatan serta kepercayaan diri. Karena rasa ini memberikan sumbangan bagi kehangatan hubungan kita dengan pihak lain. Namun, identitas juga bisa memicu kekerasan dan membuat orang mati sia-sia. Rasa keterikatan yang kuat (dan eksklusif) pada suatu kelompok bisa mengadung didalamnya presepsi tentang jarak dan keterpisahan dari kelompok lain. Kesetiakawanan kelompok dapat memicu pertikaian antar kelompok. Disinilah kemudian mesti diperhatikan landasan etis dari suatu indentitas apapun yang diemban. Dalam kaitannnya dengan Pancasila, maka penting untuk merujuk kembali kepada sila kedua dan sila kelima. Karena menjadi Indonesia tidak akan ada artinya jika tidak diikuti Indonesia yang (sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kearah inilah Indonesia mesti menjadi.

Penutup

Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, demikian sebuah pepatah bijak yang kerap kali kita dengar. Pepatah ini mestinya terus mengingatkan setiap warga Indonessia, bahwa sejatinya persatuan adalah kekuatan yang menyimpan paradox dalam dirinya. Oleh karena ia mesti disikapi dengan arif. Para pemuda pelajar dan pendiri bangsa telah meletakan dasar-dasarnya. Tugas kita sebagai penerus bangsa yang mesti mengolah, mengusahakan, serta terus memperjuangkan persatuan Indonesia. Baru kemudian Indonesia sebagai sebuah bangsa dapat menghadapi setiap tantangan yang datang dan mampu untuk berkontribusi dalam persatuan dunia.

 

Daftar Pustaka

Anthony Smith, Nationalism, London, Polity, 2001

Dennys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (jilid I – III), Gramedia Pustaka Utama, 1996

Gerung, Rocky (ed), Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, dan Kasus, Filsafat UI Press, Depok, 2006

Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (ed), Hermeneutika Pasca Kolonial, Soal Identitas, Kanisius, 2004

Robertus Robet, Republikanisme dan KeIndonesiaan, Marjin Kiri, 2005

Amartya Zen, Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas, Marjin Kiri, 2007


[2] Bahkan kalau mau diruntut hingga jauh kebelakang hingga ke jaman purba, jelasnya dapat lihat di buku Yudi Latif, Negara Paripurna. Kata Indonesia sendiri bukan suatu kata terberi dari masa purba dan masa kerajaan, melainkan adalah sebuah kata pemberian ilmuwan yang menggeluti bidang etnologi dan geografi. Adalah James Richardson Logan (penulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) Volume IV tahun 1850) yang kali pertama mengemukakan nama Indonesia.

[3] Lihat misalnya karangan Dennys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (jilid I – III), Gramedia Pustaka Utama, 1996

[4] Diambil dari arsip http://www.museumsumpahpemuda.go.id

[5] Beberapa kenyataan yang mulai menyadarkan manusia tentang situasi ini seperti, bahwa penipisan es di kutub utara yang berdampak pada meningkatkan permukaan laut di beberapa benua, ditambah lagi dengan meningkatnya efek rumah kaca dan polusi di beberapa Negara saja mampu mengakibatkan perubahan cuaca ekstrem di Negara-negara lain. Belum lagi kalau melihat pada kenyataan mengenai kian menipisnya sumber energy tak terbarukan, yang berdampak pada soal kelangkaan dan distribusi keadilan.

[6] Jelasnya lihat dalam risalah BPUPKI

[7]Anthony Smith, Nationalism, London:Polity, 2001, p 9 dalam Robertus Robet, Republikanisme dan KeIndonesiaan, Marjin Kiri, 2005

[8] Kosataka bahasa publik itu mesti mengacu pada sesuatu yang dirumuskan bersama, dalam hal ini Konstitusi sehingga percakapan publik menjadi tertib dan terpusat pada satu acuan yang sama. Dilain sisi secara tata bahasa adalah tugas pusat bahasa untuk merumuskan bahasa yang baik. Walau pada kenyataannya bahasa teknis bersifat amat cair.

 

~ Yesaya


About this entry