Abstraksi Konsensus Berkesalingan

Panggung politik selalu sarat dengan kepentingan, dengan demikian tidak terlalu naif jika politik dirumuskan sebagai pertarungan kepentingan. Dalam kondisi itulah potensi konflik kepentingan menjadi sangat terbuka lebar, keadilan yang hakiki menjadi rentan manakala setiap pihak yang berkompetisi untuk mengedepankan kepentingannya masing-masing.

Kompromi yang sebenarnya semu kerapkali ditempuh untuk mengamankan kepentingan tertentu. Ia seringkali dibahasakan atas nama kepentingan bersama, walau sebenarnya bisa saja tak lebih dari sekedar tawar menawar (harga pas tancap gas). Oleh karena itu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana memungkinkan terwujudnya harmonisasi kepentingan tanpa menafikan kepelbagaian yang ada namun juga tetap berpijak pada keadilan?

Ketika memikirkan jawaban atas pertanyaan itu, saya teringat sebuah gagasan dari John Rawls mengenai Konsensus Berkesalingan (Overlapping Consensus). Seingat dan sepemahaman saya, gagasan ini bukanlah suatu model kompromi ataupun transaksi kepentingan belaka, melainkan suatu prasyarat untuk membangun kerjasama yang otentik deni terwujudnya keadilan. Dalam konteks ini konsepsi politik dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencapai keadilan yang hakiki, dan hal tersebut memerlukan dukungan dari suatu konsensus yang dapat diafirmasi dari semua pihak yang berbeda (yang mana para pihak dapat berbagi idealnya masing-masing dalam suatu ruang yang sama-sama bebas dan sama setara).

Rawls fahum benar bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kepelbagaian, sebut saja misalnya dalam hal pandangan religius, filosofis dan bahkan moral, yang masing-masing bersifat menyeluruh (comprehensive doctrine) bahkan tertutup. Namun hal tersebut bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena keanekaragaman doktrin komprehensif yang saling bertentangan merupakan karakter permanen dari sebuah masyarakat demokratis yang menjamin hak-hak dasar manusia seluas-luasnya.

Namun perlu digarisbawahi disini bahwasanya kepentingan atau comprehensive doctrine yang hendak dibawa pada ruang konsensus harus besifat reasonable, artinya klaim kepentingan yang diajukan tidak hanya berdasarkan pada kepercayaan yang buta, melainkan dianggap harus didukung oleh pertimbangan akal budi serta bersifat adil. Oleh karena itu klaim tersebut harus terbuka untuk argumentasi, khususnya terhadap tuntutan fairness. Oleh karenanya konsensus berkesalingan merupakan hasil silang pendapat dari pelbagai comprhensive doctrine yang reasonable.

Reasonable disini juga diartikan secara terbatas, yaitu : 1. Kesediaan mengusulkan dan menghormati kerjasama dengan syarat. 2. Kesediaan mengakui beban putusannya dan menerima konsekuensi-konsekuensinya. Yang reasonable, dalam satu aspek dasar, adalah apabila di antara (pihak) yang sama sederajat mengusulkan prinsip-prinsip kerjasama, dan sukarela mengikatkan diri pada usulnya itu sehingga meyakinkan yang lain melakukan yang sama. Reasonable juga bersifat publik, artinya pada yang reasonable ada kesediaan untuk membangun kerangka bagi dunia sosial publik. Oleh karenanya terdapat hubungan tindakan timbal balik didalamnya, dan dengan demikian Rawls menegaskan bahwa reasonable merupakan suatu unsur gagasan mengenai masyarakat sebagai suatu sistem kerjasama.

Soalnya kemudian adalah apakah pembawa kepentingan itu dapat melakukannya. Jawabnya bisa saja, jika dua daya moral yang ada pada setiap person pembawa kepentingan sungguh bekerja, yaitu : 1. daya untuk memahami, menerapakan dan bertindak berdasarkan konsepsi publik atas keadilan yang mencirikan kerjasama sosial yang fair, keikhlasan untuk bertindak dalam kaitannya dengan orang lain berdasarkan prinsip-prinsip yang orang lain dukung secara publik, dan 2. daya untuk membentuk, merevisi dan menuruti secara rasional konsepsi keuntungan rasional seseorang, tujuan final atau kebaikan.

Berdasarkan sekelumit uraian tersebut, saya pikir gagasan overlapping consensus dapat memberikan semacam alternatif untuk memecah kebuntuan konflik kepentingan. Walaupun memang gagasan itu mengandaikan kemauan dari semua pihak yang berkontestasi untuk sungguh-sungguh masuk pada ranah pembahasan yang reasonable. Sehingga yang dicapai bukanlah sebuah kompromi yang sesaat dan semu, melainkan sebuah kesepakatan yang dapat terus dielaborasi demi terwujudnya harmonisasi tanpa mengorbankan dan merugikan pihak maupun kepentingan manapun. Melainkan semua pihak yang berkontestasi sampai pada satu kesadaran yang sama, yang universal, tanpa mengkerdilkan doktrin bawaan yang menyeluruh dari masing-masing pihak/kepentingan.

~ Yesaya


About this entry